Obati pecandu narkoba melalui layanan kesehatan bukan dengan hukuman penjara.

Obati pecandu narkoba melalui layanan kesehatan bukan dengan hukuman penjara.

narkoba di lapas,2120377lapas780x390

Pada tanggal 6 Agustus 2013, Menkumham Amir Syamsudin didampingi Dir. IV Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Arman Depari menemukan adanya “pabrik Narkoba” saat sidak di Lapas Cipinang Jakarta.

Sesuatu yang mengejutkan bagi banyak orang setelah beberapa pelanggaran-pelanggaran “kecil” sebelumnya. Seperti adanya penggunaan narkoba di Lapas, serta bocornya Lapas sehingga  “barang” beredar di Lapas, penyewaan “kamar” bagi pecandu di Lapas dll. Bahkan masih belum hilang dari ingatan peristiwa terbakarnya Lapas Tanjung Gusta antara lain karena penuhnya Lapas oleh pecandu Narkoba. Nah, penemuan “pabrik” ini atau sering juga disebut “laboratorium rumahan”/Kitchen Lab seakan membuktikan bahwa masalah narkoba di Lapas ternyata ada sejak dari hulu ke hilir.

Kalau sudah demikian keadaannya Lapas, maka tentu membuat para pihak terkait penanggulangan narkoba harus berpikir keras apa penyebabnya dan tentu saja apa solusinya.

Dalam wawancara dengan wartawan TV pada saat itu, Kepala BNN, Anang Iskandar mengemukakan bahwa tidak ada pilihan lain, bahwa pecandu yang ada di Lapas serta pecandu merangkap pengedar/”bandar-bandar kecil” disarankan agar diberikan terapi, tidak dipenjarakan seperti sekarang ini. Memang seperti hukum pasar, kalau masih ada “demand” di dalam Lapas, maka “supply” akan datang. Dan sebagaimana dikeluhkan sejak lama bahwa pecandu di Lapas mencapai rata-rata 40 – 70 %.

Penjara atau Terapi/Rehabilitasi adalah pilihan yang masih belum bisa diputuskan hingga saat ini, kendati sudah ada UU 35/2009, SE Mahkamah Agung yang mendorong/encourage para hakim agar memutuskan menempatkan pecandu di tempat-tempat rehabilitasi,

Bahkan suatu scientific workshop UNODC( United Nation Office on Drugs and Crime ), di Vienna pada 28-30 Oktober 2009 dengan tema “From Coercion to Cohesion” telah merekomendasikan negara-negara anggota PBB agar memberikan terapi kepada para pecandu, bukan menghukumnya ( Treating drug dependence through healthcare, not punishment ). Alasannya selain didukung UU Narkotika Internasional seperti Single Convention on Narcotiic Drugs (1961), United Nations Convention agaisnt  Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Report of the International Narcotic Control Board 2007 juga hasil riset yang menunjukkan lebih bermanfaatnya terapi.Hasil riset memperlihatkan menurunnya kriminalitas 35 % kalau pecandu diberikan terapi dibanding dipenjarakan. Juga terjadi penghematan $2.21 – $3.36 untuk setiap pengeluaran $1 bagi biaya pemenjaraan pecandu.

Hal yang menjadi penyebab sulitnya mengambil keputusan apakah penjara atau terapi/rehabilitasi selama ini bukanlah memisahkan pecandu dan kriminal, tetapi wilayah abu-abu diantara keduanya yaitu pecandu yang sekaligus kriminal/ drug-related crime.

Kepala BNN pada waktu itu mengatakan bahwa pecandu dan pecandu yang melakukan tindak kriminal sekaligus diberikan terapi. Ini suatu pemikiran yang sudah jauh lebih maju. Dan tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi segenap ahli hukum, untuk memberi batasan apa yang disebut pecandu dengan masalah hukum itu/drug related crime.

Menurut Wikipedia; ada 3 kemungkinan drug-related crime. 1. Use-related crime 2. Economic-related crime dan 3. System-related crime.

Use-related crime adalah pecandu yang melakukan tindakan/perilaku yang dianggap sebagai kriminal/melanggar hukum akibat penggunaan narkoba. Economic-related crime adalah pecandu yang melakukan tindakan kriminal untuk mendanai pemakaian narkobanya, jadi dia membutuhkan uang untuk membeli narkoba. Sytem-related crime adalah tindakan kriminal terkait sistem produksi, penanaman dan distribusi narkoba.

Kalau melihat 3 definisi di atas, maka pecandu tekait kriminal/drug-related crime yang layak mendapat terapi adalah yang tergolong kriteria nomor 2 yaitu economic-related crime.Tentu saja pecandu yang tidak berbuat kriminal samasekali jauh lebih patut mendapat terapi, bukannya dicari-cari kesalahannya agar aparat penegak hukum menarik keuntungan dari kekuasaannya.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa penyelesaian membludaknya pecandu di Lapas adalah dengan mengirim pecandu dan pecandu terkait masalah kriminal (gol.2) diatas ketempat terapi dan rehabilitasi. Atau dengan satu kalimat dapat kita katakan “Investasilah pada Solusi bukan pada Masalah”

 

 


 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.