Dari “Criminal Justice Sanction” menuju “Health Oriented Approach” bagi pecandu narkoba

Dari “Criminal Justice Sanction” menuju “Health Oriented Approach” bagi pecandu narkoba

Diundangkannya UU No.35/2009 tentang Narkotika membawa harapan bahwa pecandu narkoba tidak lagi dikriminalisasi atau dipenjarakan. Walaupun sesungguhnya hal ini sudah dinyatakan dalam UU No.22/1997 agar pecandu narkoba direhabilitasi. Bahkan “Single Convention on Narcotic Drugs 1961(article 36b) menyatakan bahwa pecandu narkoba harus mendapat edukasi, terapi, rehabilitasi, after care dan reintegrasi sosial. Kenyataannya hingga saat ini praktek kriminalisasi atau pemenjaraan pecandu masih terus berlangsung. Akibatnya penjara dipenuhi oleh pecandu narkoba. Data statistik Kemenkumham menyebutkan bahwa 40-70% penghuni lapas di Indonesia adalah pecandu narkoba. Walaupun selalu diwacanakan bahwa hal ini menjadi masalah, tetapi belum ada langkah-langkah konkrit penyelesaiannya. Bahkan cenderung dilupakan.

Setelah sekian lama dilupakan, semua kita tersentak kembali setelah terjadinya Peristiwa Penjara Tanjung Gusta, Medan tanggal 11 Juli 2013. Kembali terpikirkan bagaimana dengan penjara yang “over kapasitas” terutama oleh pecandu yang seharusnya berada di tempat-tempat rehabilitasi bukan dihukum di penjara yang hanya pantas bagi pelaku kriminal. Tak kurang dari Menteri Kumham, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Kapolri, Menteri Kesehatan dan Kepala BNN segera mengadakan rapat pada tanggal 24 Juli 2013 membahas masalah penuhnya penjara oleh pecandu narkoba. Kita semua berharap ada solusi segera atas masalah ini, tidak hanya menjadi wacana “kagetan” untuk kemudian dilupakan kembali.

Penemuan-penemuan ilmiah terbaru menemukan banyak faktor berkontribusi dalam patogenesis/terjadinya ketergantungan narkoba. Faktor-faktor tersebut disatu sisi menyebabkan besarnya kemungkinan seseorang untuk mencoba narkoba, dan disisi lain kerentanan seseorang untuk menjadi ketergantungan terhadap narkoba bilamana dia mecobanya. Faktor-faktor tersebut antara lain riwayat masalah personal dan sosial kronis, ciri-ciri kepribadian dan temperamen tertentu, faktor genetik,trauma masa balita, pendidikan buruk, kurangnya ikatan keluarga dan terisolasi secara sosial. Semua faktor-faktor ini berkontribusi atas kerentanan psiko-biologis seseorang untuk menjadi ketergantungan terhadap narkoba.

Jelaslah ketergantungan narkoba adalah gangguan kesehatan (suatu penyakit) dan sebagai penyakit dia tercantum dalam daftar klasifikasi penyakit yang dikeluarkan WHO yang disebut ICD-X (International Classification of Disease, Edisi X). Kalau di Indonesia tercantum dalam PPDGJ-III ( Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa, Edisi III ) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI. Kalau kita mau mengerti bahwa ketergantungan narkoba adalah penyakit, tentu kita tidak setuju pecandu narkoba dihukum, bahkan dipenjarakan. Hukuman bagi pecandu kontraproduktif bagi pemulihannya, yang sesungguhnya sudah “terhukum” oleh pengalaman masa kanak dan remaja tak menguntungkan diluar kendalinya dan yang rentan secara neurologis dan psikologis.

Besar harapan kita, ada hikmah peristiwa penjara Tanjung Gusta sehingga pendekatan masalah pecandu bergeser dari “criminal justice sanction” menuju “health oriented approach”.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.