War on Drugs nya Richard Nixon yang kebablasan….

War on Drugs nya Richard Nixon yang kebablasan….

Awalnya adalah War on Drugs, isitilah yang dikemukakan pertama kali oleh Presiden Amerika Richard Nixon pada tahun 1971,kemudian dipopulerkan media, yang akhirnya kebablasan. Dikatakan kebablasan karena tujuan awalnya adalah untuk menekan peredaran gelap Narkoba, malah berdampak pada kriminalisasi pecandu sehingga penjara dipenuhi oleh pecandu dimana-mana di seluruh dunia.
Tetapi menurut Robert Du Pont, seorang “Drug czar” di masa pemerintahan Presiden Richard Nixon, justru Nixon dapat dikatakan mengakhiri, bukannya meluncurkan / “launching” War on drugs. Lebih lanjut dikatakannya, mungkin sedikit yang tahu bahwa semasa pemerintahan Nixon, dia mencabut aturan 2-10 tahun penjara bagi kepemilikan marijuana dan membuat program “drug demand reduction” dan “drug treatment”.

Akan tetapi adalah fakta bahwa sejak dikenalnya istilah War on drugs, banyak pecandu (baca:bukan bandar) yang dikriminalkan sehingga menjadi penghuni penjara diseluruh dunia. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS, TBC dan Hepatitis C pada pecandu.

Adalah Gil Kerlikowske, pada Mei 2009, sebagai Direktur ONDCP (Office of National Drug Control Policy) –BNN nya Amerika – mengajurkan agar pemerintahan Obama tidak lagi menggunakan istilah War on drugs karena kontra produktif. Dalam pandangan ONDCP, adiksi adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati.
Juni 2011 Global Commission on Drug Policy mengeritik War on drugs dan menyatakan bahwa kebijakan War on drugs ini telah gagal dan menyengsarakan individu dan masyarakat di seluruh dunia.

War on drugs telah menyebabkan hukuman yang keras dan pemenjaraan massal terhadap pengguna NAPZA, namum telah gagal dalam mengurangi penggunaan NAPZA itu sendiri atau untuk menahan industri perdaganan NAPZA yang bernilai milyaran rupiah.
Menurut data Kemenkumham RI sampai 2013 sebanyak 42% atau 24.287 orang penghuni Rutan dan Lapas adalah pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Kasus NAPZA menjadi penyumbang terbesar over kapasitas Lapas/Rutan di seluruh Indonesia. Fakta ini menunjukkan ketidak seriusan aparat penegak Hukum dalam pelaksanaan UU 35/2009 yang semangatnya adalah dekriminalisasi terhadap pecandu NAPZA.

Pendekatan melalui penghukuman dan pemenjaraan tidak sesuai dengan hakekat bahwa ketergantungan NAPZA adalah masalah kesehatan. Seperti sudah menjadi kesepakatan PBB bahwa pendekatan berorientasi kesehatan meliputi : pendidikan, informasi, konseling, integrasi sosial, farmakologis, psikososial dan aftercare.
Ketergantungan NAPZA bukanlah tindakan kriminal, namun masalah kesehatan yang kompleks terkait fisik,mental dan sosial yang tidak dapat diselesaikan melalui hukuman. Kriminalisasi yang berlangsung selama ini telah terbukti meningkatkan angka risiko penularan HIV,TB dan Hepatitis C serta dampak pada pendidikan, pekerjaan dan sosial.
Iqbal Rahman, Direktur Rumah Cemara Bandung menyatakan, “Rumah Cemara terlibat dalam kampanye SUPPORT DON’T PUNISH karena pemenjaraan pengguna NAPZA tidak pernah menyelesaikan permasalahan NAPZA yang sebenarnya”.
Rumah Cemara (Bandung), Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia, Rumah Singgah PEKA, East Java Action (Surabaya), The Korbans (Palembang), Persaudaran Eks korban NAPZA (Jambi), Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi (Bengkulu), AKSI (NTB), Yakeba (Bali), Persaudaraan Korban NAPZA (Bogor), FORKON (Jakarta), Jarkon’s (Medan), Persaudaraan Korban NAPZA (Makassar), dan kelompok-kelompok lain serta masyarakat menyerukan :
1. Menuntut pemerintah untuk mengakhiri kriminalisasi dan hukuman bagi pengguna NAPZA.
2. Menuntut penerapan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE 002/A/JA/02/2013 dengan petunjuk teknis Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPISUM) No. B601/E/EJP/02/2013 yang secara tersturuktur mengatur dengan jelas terkait penempatan pecandu narkotika dalam rehabilitasi medis dan/rehabilitasi sosial sesegera mungkin.
3. Menuntut segera dikeluarkannya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAPOLRI) tentang Penyalagunaan serta Penanganan Narkotika dan HIV/AIDS.
4. Menuntut agar pemerintah meningkatkan upaya penanggulangan dampak buruk penggunaan NAPZA berbasis bukti dan program yang efektif bagi mereka yang mengalami masalah dengan penggunaan NAPZA (terapi subsitusi, alat suntik steril).
Ini adalah waktu untuk memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan bagi pengguna NAPZA, keluarga dan komunitas mereka !.

Sumber :
1. Selebaran Rumah Cemara pada peringatan HANI Prov.Jabar 26 Juni 2013
2. Wikipedia.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.